Mekanisme Pengangkatan Kepala Madrasah Swasta

Pengangkatan Kepala Madrasah yang diselenggarakan oleh penduduk atau madrasah swasta intinya merujuk pada beberapa regulasi atau peraturan yang sudah ada , diantaranya :

Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah;
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Calon Kepala Madrasah Berstatus Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
Surat Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Islam nomor 7214 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru Madrasah Tahun 2018.

Untuk memperjelas bagaimana prosedur dan pelaksanaan beberapa peraturan diatas , tertanggal 5 Oktober 2018 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah sudah mempublikasikan surat dengan nomor: 9481/KW.11.2/2/PP.00/10/2018 perihal Mekanisme pengangkatan kepala madrasah swasta. Adapun prosedur pengangkatan kepala madrasah swasta sebagaimana tertuang dalam surat tersebut yaitu selaku berikut :

Pertama ,

Ketua Yayasan atau organisasi penyelenggara pendidikan madrasah mengajukan tawaran kandidat kepala Madrasah Ibtidaiyah dan atau Madrasah Tsanawiyah terhadap Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota.

Kedua ,

Ketua Yayasan atau organisasi penyelenggara pendidikan Madrasah mengajukan tawaran kandidat kepala Madrasah Aliyah terhadap Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berikutnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menganjurkan ke kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

Ketiga ,

Usulan sebagaimana point pertama dan kedua tersebut dilampiri dengan :

Fotocopy akta izin pendirian Madrasah dan ratifikasi madrasah;
Fotocopy akta pendidik;
Fotokopy ijazah minimal S1 atau DIV;
Fotocopy akta Diklat kandidat kepala madrasah bagi yang memiliki;
Fotocopy SK pengangkatan permulaan selaku guru;
Fotocopy SK pengangkatan selaku guru tetap dari Yayasan atau forum penyelenggara madrasah;
Surat keterangan kontrak dari pimpinan Yayasan atau organisasi penyelenggara pendidikan madrasah.

Adapun bagi kandidat kepala madrasah swasta yang berstatus selaku pegawai negeri sipil dengan melampirkan pelengkap tolok ukur selaku berikut:

Fotocopy identitas bagi PNS Kementerian Agama;
SKP 2 tahun terakhir dengan nilai minimal baik;
Fotocopy SK peningkatan pangkat terakhir;
Surat keterangan pengalaman manajerial dari Madrasah asal dibuktikan dengan SK pengangkatan kepala bagi yang pernah menjabat kepala madrasah;
Dokumen lain apabila dibutuhkan.

Keempat ,

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mempublikasikan surat kontrak atau nasehat apabila menyanggupi syarat.

Kelima ,

Pimpinan Yayasan atau organisasi penyelenggara pendidikan Madrasah mempublikasikan SK pengangkatan kepala madrasah dan menjalankan pelantikan kandidat kepala madrasah swasta tersebut selambat-lambatnya 1 bulan sehabis mendapat kontrak atau nasehat dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

Keenam ,

Pimpinan Yayasan atau organisasi penyelenggara pendidikan Madrasah berkewajiban melaporkan dan menyerahkan fotokopi SK pengangkatan kepala madrasah swasta terhadap Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (untuk jenjang RA , MI , dan MTs) dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah (untuk jenjang MA) selambat-lambatnya 5 hari kerja sehabis pelantikan.

Download Mekanisme Pengangkatan Kepala Madrasah swasta

Demikian info yang kali ini sanggup kami bagi mengenai Mekanisme pengangkatan kepala madrasah swasta , biar ada keuntungannya utamanya bagi kandidat kepala madrasah maupun yayasan atau organisasi penyelenggara pendidikan Madrasah.